Repositori Pengadaan

30 Maret 2021

1. Subjek Penandatangan Nota Kesepahaman dalam Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dinyatakan bahwa:
"Pada Swakelola Tipe II, PA/KPA penanggungjawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain".
Pemerintah Kota Samawa (Walikota) telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Rektor Universitas Negeri Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kota Samawa. Dalam hal ini Walikota bukan merupakan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Indonesia, Dokumen Nota Kesepahaman Bersama/Mou ditandatangani oleh Rektor. Sehingga setiap kerja sama yang dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama/Mou dengan Universitas Negeri Indonesia, ditandatangani oleh Rektor.

2. Nomenklatur Nota Kesepahaman
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dinyatakan bahwa:
"Pada Swakelola Tipe II. PA/KPA penanggungjawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain".
Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dinyatakan bahwa:
"Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerjasama". Kemudian dalam Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola bentuknya adalah Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola.
Sehingga terdapat inkonsistensi penggunaan istilah dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tersebut.

3. Penyebutan tahun anggaran pada Nota Kesepahaman
Dalam Lampiran Ill Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola mengenai Bentuk Nota Kesepahaman Swakelola Tipe II disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua".

Dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai jangka waktu tahun anggaran yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut kami mohon arahan terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani antara
Walikota Samawa dengan Rektor Universitas Negeri Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kota Samawa dapat dipersamakan dengan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan swakelola di Kota Samawa dengan Universitas Negeri Indonesia;

2. Apabila Kesepakatan Bersama antara Walikota Samawa dengan Rektor Universitas Negeri Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan nota kesepahaman yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, apakah Pemerintah Kota Samawa harus membuat Nota Kesepahaman baru yang ditandatangani oleh PA/KPA Bersama dengan pimpinan Universitas Negeri Indonesia;

3. Apakah nomenklatur Nota Kesepahaman dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dapat dipersamakan dengan nomenklatur Kesepakatan Kerjasama dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (dapat memilih menggunakan nomenklatur nota kesepahaman maupun kesepakatan kerjasama);

4. Terkait dengan tahun anggaran yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman, apakah diperbolehkan apabila tahun anggaran melebihi 1 (satu) tahun.

1. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, menjelaskan bahwa pada perencananaan Swakelola tipe ...
Q&A Pengadaan