Repositori Pengadaan

01 April 2021

Apa saja syarat K/L/PD untuk membeli melalui Bela Pengadaan?

Syarat bagi K/L/PD agar dapat melakukan pengadaan melalui Bela Pengadaan adalah memiliki akun pada SPSE masing-masing sebagai ...
Q&A Pengadaan

01 April 2021

Bagaimana dengan mekanisme perpajakan untuk transaksi yang terjadi dalam portal Bela Pengadaan?

Apabila menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), maka transaksi berapa pun tidak dipungut PPh oleh Bendahara Instansi. Tapi apabila menggunakan ...
Q&A Pengadaan

01 April 2021

Siapa saja yang bisa melakukan transaksi dalam Bela Pengadaan?

PPK, Pejabat Pengadaan, dan pihak lainnya yang diberikan kewenangan oleh PPK/PP.
Q&A Pengadaan

30 Maret 2021

Bagaimana dengan mekanisme pembayaran dalam Bela Pengadaan?

Pada prinsipnya, cara pembayaran melalui Bela sama dengan cara pembayaran pada umumnya. Berbagai cara pembayaran tersedia ...
Q&A Pengadaan

30 Maret 2021

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi Samawa di Wilayah Kota Samawa pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Samawa Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada DPA terdapat kegiatan pemagaran tanah aset dengan nilai pagu anggaran Rp. 4.900.000.000 dan tidak menyebutkan titik lokasi hanya volume seluas 2.500 m2.

2. Pada saat pelaksanaan terjadi addendum kontrak karena adanya perubahan kondisi aktual di lapangan sebagai berikut:

a. Jalan Samawa dengan luas pagar 700 m2 :
1) Lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat
2) Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai SIPPT a.n. PT. ABC dan diketahui bahwa pemagaran aset fasos fasum dimaksud menjadi kewajiban PT. ABC.

b. Perumahan Samawa dengan luas pagar 550 m2 karena adanya surat penolakan warga untuk pemagaran pada lokasi tersebut


3. Telah dilakukan konsultasi dengan lnspektorat Pembantu Wilayah Kota Samawa terhadap perubahan kondisi lapangan sesuai point 2. Dengan arahan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Samawa kami mengalihkan ke lokasi lain dimana lokasi tersebut sudah memiliki BAST dan memerlukan pengamanan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 54 bagian kelima Perubahan Kontrak, apakah dapat dilakukan addendum kontrak dalam hal terjadi kondisi sebagaimana tersebut di atas?

1. Pasal 54 (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan ...
Q&A Pengadaan