Repositori Pengadaan

21 Oktober 2020

Potensi Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020

Disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara 2020
Paparan Kegiatan

20 Oktober 2020

Transformasi Pengadaan Strategi Untuk Mencapai Best Value For Money

Disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas dalam Perencanaan Konsolidasi TA 2021 Pemerintah Kabupaten Penajem Paser Utara pada tanggal 21 ...
Paparan Kegiatan

19 Oktober 2020

Permasalahan Dalam Perencanaan Pengadaan dan Pemilihan Penyedia

Disampaikan dalam kegiatan dengan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 Oktober 2020.
Paparan Kegiatan

09 Oktober 2020

Sehubungan dengan penetapan hasil evaluasi tender pembangunan Gedung Radioterapi oleh Pokja Pemilihan yang menetapkan bahwa perusahaan X dinyatakan gugur pada tender paket ini. Perusahaan X menyatakan keberatan atas hasil evaluasi dan penetapan tersebut karena ada beberapa kesalahan dan ketidaksesuaian antara Dokumen Pemilihan Pokja dengan dasar hukum standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi. Oleh karena itu, kami memberi evaluasi dan sanggahan kepada Pokja Pemilihan.

Beberapa ketidaksesuaian diantaranya:

1.       Personil Manajerial, yang mana berlebihan yaitu 13 personil, untuk posisi Drafter dan Surveyor masing-masing 2 personil, sedangkan pada SDP sebanyak 4 Orang. Selain itu, pengalaman yang disyaratkan terlalu spesifik dan rinci.

2.       Sertifikat manajemen mutu, Manajemen Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja tidak tepat karena disyaratkan untuk kualifikasi usaha besar, sedangkan Pembangunan Gedung Radioterapi termasuk usaha menengah.

3.       Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir berlebihan dan membatasi kompetitor karena seharusnya peraturan Badan Usaha yang berdiri kurang dari 3 tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman jika berpedoman pada IKP.

Nilai HPS pada paket ini berlebihan dan cenderung membatasi kontraktor sehingga mengurangi sifat kompetitif.

Terdapat ketidakkonsistenan dan ketidaksesuaian antara Dokumen Pemilihan Pokja Pemilihan dengan SDP sehingga Perusahaan X menyimpulkan ada diskriminasi karena menetapkan syarat yang tidak ada dalam dasar hukum, serta indikasi kecurangan dan persekongkolan. Perusahaan X meminta Pokja Pemilihan melakukan tender ulang. Bagaimana Langkah selanjutnya?

#gagal tender #Pokja Pemilihan

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip e?sien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel sebagaimana diatur dalam pasal 6 Perpres 16 Tahun 2018.
Q&A Pengadaan