Bagaimanakah jika terdapat rekomendasi BPK untuk mengenakan sanksi daftar hitam kepada Penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan 100%, sedangkan antara pelaksanaan pengadaan yang telah dilaksanakan dan terbitnya rekomendasi pekerjaan terdapat selisih waktu yang sangat jauh yaitu 2 tahun, dimana rekomendasi BPK tersebut diterbitkan 2 (dua) tahun kemudian setelah pekerjaan dilaksanakan. Apakah sanksi daftar hitam masih dapat dikenakan kepada Panyedia sebagai tindaklanjut dari rekomendasi BPK tersebut? Bagaimanakah legalitas kontrak/pekerjaan yang telah diselesaikan penyedia pada masa sebelum daftar hitam dikenakan?

Kategori : Q&A Pengadaan
Jawaban :

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur "Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi". Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila terdapat temuan BPK yang merekomendasikan Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, maka PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi tersebut. Untuk kontrak yang sudah dilaksanakan sebelum pengenaan sanksi daftar hitam, sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tetap dapat dilaksanakan.