Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berkenaan dengan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang memasuki tahap Dokumen Persiapan oleh Perangkat Daerah, bagaimanakah pelaksanaan ketentuan Pasal II (dua romawi) ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

Kategori : Q&A Pengadaan
Jawaban :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur:
a. Pasal 1 angka 26, ketentuan Pasal 65 ayat (4) menyebutkan bahwa paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan/atau koperasi.
b. Pasal 1 angka 26, ketentuan Pasal 65 ayat (5) menyebutkan bahwa paket nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
c. Pasal II ayat (3), berbunyi "pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/ Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/ Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan peraturan pelaksana; dan b. …..dst”, sampai sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi


2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Angka 5 menyebutkan bahwa pada saat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka nilai Pagu Anggaran untuk paket bagi usaha kecil dan/atau koperasi mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yaitu sampai dengan Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah). Sedangkan proses dan tata cara Pengadaan Pekerjaan Konstruksi berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.