Apakah diperkenankan bagi PPK menyusun Rancangan Kontrak yang mewajibkan calon penyedia dan atau penyedia dalam klausul tentang persyaratan jaminan, baik jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan dengan jaminan dalam bentuk garansi bank?

Kategori : Q&A Pengadaan
Jawaban :
  1. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, dan Jaminan Pemeliharaan.
  2. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond.
  3. Pasal 30 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mnegatur bahwa Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
  4. Berdasarkan ketentuan tersebut maka PPK tidak dapat mewajibkan penyedia untuk menggunakan jaminan berupa bank garansi, dikarenakan Jaminan juga dapat berupa surety bond.
  5. Selain itu untuk menghindari permasalahan tidak cairnya jaminan maka PPK dapat melakukan klarifikasi pada saat menerima jaminan dari penyedia. PPK dapat menanyakan kepada Penerbit Jaminan mengenai syarat-syarat pencairan jaminan. Jika penerbit jaminan tidak bisa memastikan bahwa pencairan dapat dilakukan tanpa syarat maka PPK dapat menolak jaminan tersebut dan meminta penyedia mengganti jaminannya.

#Jaminan