Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Kategori : Regulasi
Deskripsi :

1. Latar Belakang

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional telah menetapkan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020. Dengan demikian, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dapat mengacu Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan memperhatikan dinamika kedaruratan, terdapat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

b. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang relevan dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya; dan

c. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Oleh karena itu, perlu menegaskan kembali pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa status  bencana nasional yang belum dicabut.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk memberi penegasan bahwa tidak semua Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa status bencana nasional nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan menggunakan tata cara pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat.

3. Ruang Lingkup

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada bencana nasional nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

 4. Dasar

a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

c. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; dan

d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766).

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada masa bencana nasional nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sangat reievan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah Pengadaan Barang/Jasa yang memenuhi kriteria:

1) bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan

2) diperlukan untuk penanganan menyangkut keseiamatan dan perlindungan masyarakat.

b. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana disebutkan pada huruf a berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjeiasan Atas Peiaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

c. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah seiain yang disebutkan pada huruf a tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

6. Bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada saat serah terima atau pada saat pelaksanaan post  audit.

7. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.