Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Kategori : Regulasi
Deskripsi :

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia melalui lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk memudahkan para pihak menindaklanjuti lnstruksi Presiden di atas, diperlukan penjelasan yang sederhana untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan Covid-19.

D. Dasar

  1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan perubahannya;
  4. lnstruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

1. Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan Covid-19.

2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan memerintahkan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.

b. untuk pengadaan barang:

    1) menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.

    2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.

    3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

c. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi:

    1) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

    2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.

    3) menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

    4) melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).

d. untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.

4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.

5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Sadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

F. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi leblh lanjut dengan LKPP. Konsultasi dapat dilakukan melalul Narahubung yang tersedla di alamat http://www.lkpp.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.