Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tindaklanjut Atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Sebagai Bencana Nasional Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)

Kategori : Regulasi
Deskripsi :

Dalam rangka menindaklanjuti:

  1. Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19)  dan/atau  Dalam  Rangka Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
  2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
  3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  4. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; dan
  5. Keputusan Bersama Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri  Keuangan  Nomor 119/2813/SJ  dan  Nomor 177/KMK.07/2020  tentang  Percepatan  Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional,

disampaikan  kepada  Saudara/i  untuk mengambil  langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing sebagai berikut:

  1. Pemerintah daerah  menetapkan  kebijakan  keuangan  daerah  dalam  rangka penanganan  Pandemi COV1D-19 dan/atau menghadapi ancaman perekonomian nasional   sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 dan Keputusan  Presiden  Nomor 12  tahun 2020,  dengan  melakukan  pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020.
  2. Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran dalam APBD sebagai tindak lanjut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud  pada angka 1, terdapat  kebutuhan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19, namun pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembayaran di TA 2020 sebagai akibat kesulitan likuiditas sehingga dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja, maka pemerintah daerah mengakui sebagai  utang  kepada  pihak  kedua  dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran dalam APBD sebagai tindak lanjut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan penandatanganan kontrak, maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan dengan berpedoman pada Pasal 55 Peraturan Presiden  Nomor 16  tahun 2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah, antara lain:
  1. untuk pekerjaan yang masuk program prioritas sesuai APBD dalam tahun 2020 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya, kontrak tetap dilanjutkan sampai seluruh pekerjaan diselesaikan dan pembayaran dibebankan dianggaran tahun 2020 atau tahun 2021;
  2. melakukan optimalisasi kontrak dengan penyesuaian lingkup pekerjaan terhadap anggaran yang tersedia pada tahun 2020;
  3. penghentian kontrak secara permanen. untuk pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya; dan
  4. penghentian kontrak sementara untuk pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya.

   4. Untuk menghindari adanya implikasi hukum dikemudian hari, maka apabila terdapat perubahan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, agar Sdr/i Gubenur/Bupati/Walikota melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.