Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Provinsi Samawa di Wilayah Kota Samawa pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Samawa Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada DPA terdapat kegiatan pemagaran tanah aset dengan nilai pagu anggaran Rp. 4.900.000.000 dan tidak menyebutkan titik lokasi hanya volume seluas 2.500 m2.

2. Pada saat pelaksanaan terjadi addendum kontrak karena adanya perubahan kondisi aktual di lapangan sebagai berikut:

a. Jalan Samawa dengan luas pagar 700 m2 :
1) Lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat
2) Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai SIPPT a.n. PT. ABC dan diketahui bahwa pemagaran aset fasos fasum dimaksud menjadi kewajiban PT. ABC.

b. Perumahan Samawa dengan luas pagar 550 m2 karena adanya surat penolakan warga untuk pemagaran pada lokasi tersebut


3. Telah dilakukan konsultasi dengan lnspektorat Pembantu Wilayah Kota Samawa terhadap perubahan kondisi lapangan sesuai point 2. Dengan arahan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Samawa kami mengalihkan ke lokasi lain dimana lokasi tersebut sudah memiliki BAST dan memerlukan pengamanan aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

4. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 54 bagian kelima Perubahan Kontrak, apakah dapat dilakukan addendum kontrak dalam hal terjadi kondisi sebagaimana tersebut di atas?

Kategori : Q&A Pengadaan
Jawaban :

1. Pasal 54 (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;dan/atau
d. mengubah jadwal pelaksanaan.


2. Memperhatikan ketentuan di atas, apabila pemagaran lahan tidak dapat dilakukan karena dikuasai masyarakat maka perubahan kontrak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan dalam butir 1 di atas. Sehubungan dengan perubahan lokasi juga perlu diuji kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan (DED) sehingga secara teknis masih memungkinkan.


3. Selanjutnya apabila terjadi perubahan kontrak, maka perlu telaah apakah perubahan tersebut berpengaruh terhadap harga dan/atau jangka waktu pelaksanaan. Untuk memastikan hal tersebut disarankan dilakukan pembahasan dengan instansi teknis dan/atau konsultan perencanaan agar keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.

 

#Perubahan Kontrak

Referensi : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah