1. Subjek Penandatangan Nota Kesepahaman dalam Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dinyatakan bahwa:
"Pada Swakelola Tipe II, PA/KPA penanggungjawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain".
Pemerintah Kota Samawa (Walikota) telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Rektor Universitas Negeri Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kota Samawa. Dalam hal ini Walikota bukan merupakan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Indonesia, Dokumen Nota Kesepahaman Bersama/Mou ditandatangani oleh Rektor. Sehingga setiap kerja sama yang dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama/Mou dengan Universitas Negeri Indonesia, ditandatangani oleh Rektor.

2. Nomenklatur Nota Kesepahaman
Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dinyatakan bahwa:
"Pada Swakelola Tipe II. PA/KPA penanggungjawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain".
Sedangkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dinyatakan bahwa:
"Pada Swakelola Tipe II PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerjasama". Kemudian dalam Lampiran III Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola bentuknya adalah Nota Kesepahaman Pengadaan Melalui Swakelola.
Sehingga terdapat inkonsistensi penggunaan istilah dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tersebut.

3. Penyebutan tahun anggaran pada Nota Kesepahaman
Dalam Lampiran Ill Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola mengenai Bentuk Nota Kesepahaman Swakelola Tipe II disebutkan bahwa PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja K/L/PD untuk tahun anggaran merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua".

Dalam hal ini tidak dijelaskan mengenai jangka waktu tahun anggaran yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut kami mohon arahan terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Apakah Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani antara
Walikota Samawa dengan Rektor Universitas Negeri Indonesia tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Kota Samawa dapat dipersamakan dengan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan swakelola di Kota Samawa dengan Universitas Negeri Indonesia;

2. Apabila Kesepakatan Bersama antara Walikota Samawa dengan Rektor Universitas Negeri Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan nota kesepahaman yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, apakah Pemerintah Kota Samawa harus membuat Nota Kesepahaman baru yang ditandatangani oleh PA/KPA Bersama dengan pimpinan Universitas Negeri Indonesia;

3. Apakah nomenklatur Nota Kesepahaman dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dapat dipersamakan dengan nomenklatur Kesepakatan Kerjasama dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (dapat memilih menggunakan nomenklatur nota kesepahaman maupun kesepakatan kerjasama);

4. Terkait dengan tahun anggaran yang disebutkan dalam Nota Kesepahaman, apakah diperbolehkan apabila tahun anggaran melebihi 1 (satu) tahun.

Kategori : Q&A Pengadaan
Jawaban :

1. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola, menjelaskan bahwa pada perencananaan Swakelola tipe II, PA/KPA penanggung jawab anggaran menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PPK menandatangani kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola setelah Kesepakatan Kerja Sama ditandatangani pada tahap persiapan Swakelola oleh PA/KPA penanggung jawab anggaran dan pimpinan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Pelaksana Swakelola sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018.


2. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hal Perangkat Daerah Kota Samawa akan melaksanakan Swakelola tipe II dengan Universitas Negeri Indonesia maka pada tahapan perencanaan, PA/KPA Perangkat Daerah Kota Samawa menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Universitas Negeri Indonesia. Kemudian pada tahap persiapan, dilakukan penandatanganan kesepakatan Kerja Sama antara PA/KPA dengan pimpinan kembali untuk menyepakati hal-hal yang lebih rinci sebagai dasar penandatanganan kontrak antara PPK dengan Ketua Tim Pelaksana.


3. Namun demikian, dalam hal Walikota Samawa sudah melakukan kerja sama dengan Rektor Universitas Negeri Indonesia dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat maka dalam rangka efektifitas pengadaan melalui Swakelola, menurut hemat kami, kerja sama tersebut dapat dijadikan landasan bagi PA/KPA untuk membuat Kesepakatan Kerja Sama dengan Rektor atau pihak yang memiliki kewenangan, dalam tahap persiapan Swakelola.


4. Bahwa jangka waktu Nota Kesepahaman/Kespakatan Kerja Sama dapat lebih dari 1 (satu) tahun, namun jangka waktu kontrak antara PPK dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola agar menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya dalam DPA.

 

#Swakelola

Referensi : Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola