Berdasarkan Keputusan Bersama antara Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kemenhub RI dengan Pemerintah Provinsi Samawa nomor 2821/-1.811.111 tanggal 16 September 2019 tentang Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Penyediaan Tanda Lulus  Uji  Berkala,  Belanja Cetakan Khusus dengan nilai       anggaran            sebesar              Rp.5.600.000.000 Unit  Pengelola  PKB  tahun anggaran 2019 dibagi menjadi 2 paket pekerjaan;

2. Paket pekerjaan pertama yang telah dilaksanakan adalah Pengadaan Buku Uji, Plat Uji dan Stiker Tanda Samping UP PKB dengan     nilai anggaran Rp.4.200.000 000dengan             metode pelaksanaan pekerjaan Tender;

3. Paket pekerjaan kedua yang akan dilaksanakan adalah Pengadaan
Bukti Lulus Uji Secara     Elektronik dengan nilai anggaran Rp.1.400.000.000 dengan metode pelaksanaan pekerjaan Swakelola tipe   II  dengan   melaksanakan   pembayaran   PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada Kementerian Perhubungan RI melalui Kode Billing;

4. Dengan ini kami mohon arahan terkait mekanisme Pengadaan dan Pembayaran Bukti Lulus Uji Berkala.

Kategori : Q&A Pengadaan
Jawaban :

1. Pasal 20 Ayat (1) Perpres Nomor         16 tahun             2018  menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau Penyedia.

2. Pasal 18 Ayat (6) Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu tipe swakelola adalah Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

3. Terkait dengan adanya program bukti lulus uji secara elektronik (dengan pola PNBP Kementerian Perhubungan) yang menggantikan buku uji, plat uji dan stiker tanda samping manual maka dalam hal penerapan penggunaan bukti lulus uji secara elektronik membutuhkan masa peralihan maka pemaketan pengadaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

  1. Paket pengadaan bukti lulus uji secara elektronik sesuai dengan pola PNBP Kementerian Perhubungan dilaksanakan dengan Swakelola Tipe II. Adapun tata cara dan tarifnya mengacu kepada peraturan tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan.
  2. Paket pengadaan buku uji, plat uji dan stiker tanda samping manual yang dilaksanakan melalui tender. Adapun besaran paket pengadaan buku uji, plat uji dan stiker tanda samping manual disesuaikan dengan kebutuhan selama masa peralihan. Terhadap hal ini agar dibuat justifikasi yang mendukung penetapan besaran paket.

4. Memperhatikan bahwa  program  bukti  lulus  uji  secara  elektronik  sudah  ada  PNBP  pada Kementerian Perhubungan, maka proses pengadaannya dilaksanakan melalui swakelola tipe II. Hal tersebut sudah sejalan dengan adanya MoU yang ditandatangani anatara Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Samawa. Mou ini kemudian harus ditindaklanjuti dengan kontrak antara PPK Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan KetuaTim Pelaksana dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya detail tahapan swakelola tipe II dapat dilihat pada ketentuan Lampiran I Bab 4 Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018.

 

#Swakelola

Referensi : Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola