Sehubungan dengan Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:
1. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Samawa saat ini sudah berkontrak dengan Penyedia Jasa Konstruksi PT Kami Jaya dengan dan Konsultan Pengawas PT. Mereka Jaya untuk Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman;

2. Telah dilakukan peninjauan lapangan bersama:
a. Lahan rencana lokasi IPAL kepemilikan Dinas Pendidikan Provinsi Samawa dan saat ini lokasi digunakan sebagai lahan parkir oleh warga sekitar RPTRA;
b. Pengecekan jalur jaringan perpipaan dan sambungan rumah (SR) didapatkan elevasi yang relatif dalam, dikarenakan telah dilakukan pengaspalan beberapa waktu lalu;
c. Diperlukan pengamanan khusus selama pekerjaan berlangsung dikarenakan lokasi berdekatan dengan tempat bermain anak-anak.

3. Pada saat akan dilakukan pekerjaan tahap awal pelaksanaan pembangunan di lokasi muncul beberapa warga yang menolak pembangunan IPAL tersebut dengan membawa surat penolakan pembuatan pembuangan IPAL karena akan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.

4. Terkait dengan point 3, pihak Kelurahan mengundang Dinas Sumber Daya Air Provinsi Samawa dan warga untuk musyawarah pembangunan SPALD di lokasi dan haslinya warga tetap menolak dengan alasan:
a. Bau yang akan mengganggu lingkungan sekitar;
b. IPAL yang terbangun dikhawatirkan memperparah situasi saat banjir dan warga meminta agar memprioritaskan pengendalian banjir.

5. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Samawa mencoba menjembatani keinginan warga untuk mengatasi banjir dengan memberikan solusi pembangunan saluran untuk mengatasi banjir yang akan dilaksanakan secara pararel dengan pembangunan IPAL, namun warga masih tetap menolak pembangunan IPAL:

6. Selanjutnya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Samawa mengadakan rapat untuk membahas kepemilikan lahan RPTRA, namun Kartu Inventaris Barang (KIB) A tidak tercatat di Badan Pengelola Aset Daerah dan SKPD lainnya;

7. Selanjutnya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Samawa berkonsultasi dengan Inspektorat Provinsi Samawa terkait point 8 dan Inspektorat menyatakan tidak diperbolehkan membangun di atas tanah yang bukan milik Pemerintah Daerah Provinsi Samawa dan harus dipastikan tercatat di KIB A, SKPD/UKPD;

8. Selanjutnya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Samawa kembali berkonsultasi dengan Inspektorat Provinsi Samawa terkait dengan keberlanjutan pembangunan SPALD RPTRA dengan hasil sebagai berikut (Berita Acara terlampir) Bahwa dalam DPA dan Kontrak kegiatan tersebut sudah terkunci (tidak dapat diubah) sesuai dengan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2019 dengan Nama Kegiatan Strategis Daerah Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah dan Air Limbah Komunal Nomor 22;

9. Berdasarkan permasalahan diatas, dimohon saran/masukkan:
a. Apakah kontrak kegiatan pembangunan SPALD di RPTRA pada lokasi yang sama dapat terus berjalan berdasarkan kronologis di atas?
b. Jika kegiatan pembangunan SPALD di RPTRA tetap berjalan dan pekerjaan tidak dapat selesai 100%, apa konsekuensi untuk PPK dan Penyedia Jasa/Barang mengingat sistem kontraknya lumpsum dan harga satuan ?
c. Jika pelaksanaan kegiatan pembangunan SPALD di RPTRA tidak dapat berjalan, bagaimana proses pembatalan kontrak tersebut yang tidak merugikan kedua belah pihak secara hukum mengingat pembatalan terjadi dikarenakan penolakan warga?

Kategori : Q&A Pengadaan
Jawaban :

1. Pasal 1 Angka 52 Perpres Nomor 16 tahun 2018 menyatakan bahwa Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

2. Lampiran  7.16.1  Peraturan  LKPP  Nomor 9 Tahun 2018  menjelasakan  tentang penghentian kontrak, dimana kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar. Penghentian kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.  Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

a.  sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan. Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

3. Apabila dalam dokumen perencanaan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Skala Permukiman di RPTRA tidak dimungkinkan mengganti lokasi pekerjaan maka dalam pelaksanaan kontrak tidak dapat dilakukan perubahan kontrak terkait pemindahan lokasi.

4. Selanjutnya, terkait dengan adanya permasalahan penolakan warga terhadap pembangunan SPALD, disarankan  agar  Saudara  mempelajari kalusul  penghentian kontrak permanen yang diakibatkan kondisi kahar dalam kontrak Saudara. Namun pada prinsipnya dalam hal terjadi kondisi kahar maka dapat dilakukan penghentian kontrak baik sementara maupun permanen apabila diyakini pekerjaan tersebut tidak memungkinkan dilanjutkan. Adapun pembayaran diberikan sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

5. Terhadap  kontrak  konsultan  pengawas, apabila  pekerjaan  pembangunan  SPALD dihentikan secara permanen maka kontrak konsultan pengawas juga dihentikan secara permanen.  Adapun  pembayaran disesuaikan dengan periode  pengawasan  yang terealisasi berdasarkan hasil pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

#Penghentian Kontrak

#Keadaan Kahar

Referensi : Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah