Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf D Nomor 2
Deskripsi :

2. Penunjukan Langsung dalam hal Prakualifikasi menghasilkan 1 (satu) Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b
Peraturan Lembaga ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. Panitia Pengadaan melaporkan hasil Prakualifikasi kepada PJPK.
b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, PJPK menetapkan Peserta sebagai penawar tunggal;
c. Panitia Pengadaan menyampaikan undangan kepada penawar tunggal, disertai dengan penyampaian Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan Surat Kerahasiaan;
d. Pemberian penjelasan Proyek KPBU. Jika dalam pemberian penjelasan terdapat hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dimasukkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), maka Panitia Pengadaan harus
menuangkan hal/ketentuan baru atau perubahan penting tersebut ke dalam perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
e. Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria evaluasi, pembobotan, atau tata cara evaluasi.
f. Pemasukan Dokumen Penawaran disampaikan dalam 1 (satu) sampul yang berisi Dokumen Penawaran administrasi, Dokumen Penawaran teknis dan Dokumen Penawaran finansial.
g. Evaluasi Dokumen Penawaran dan klarifikasi. Evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP). Dalam melakukan evaluasi, Panitia Pengadaan melakukan klarifikasi
teknis, finansial dan rancangan Perjanjian KPBU.
h. Negosiasi Dokumen Penawaran teknis, Dokumen Penawaran finansial dan rancangan Perjanjian KPBU. Hasil negosiasi dapat menghasilkan keputusan sepakat atau tidak sepakat. Hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
i. Panitia Pengadaan melaporkan hasil negosiasi kepada PJPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung yang merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi Dokumen Penawaran, klarifikasi dan negosiasi.
j. Dalam hal laporan Panitia Pengadaan menginformasikan bahwa negosiasi menghasilkan keputusan tidak sepakat, maka PJPK menyatakan proses penunjukan langsung gagal dan Panitia Pengadaan mengumumankan bahwa proses Penunjukan Langsung gagal.
k. Dalam hal Laporan Panitia Pengadaan menginformasikan bahwa negosisasi menghasikan keutusan sepakat, maka PJPK menerbitkan Surat Penetapan Hasil Penujukan Langsung.
l. Panitia Pengadaan Mengumumumkan hasil Penujukan Langsung
m. Persiapan Penandatanganan Perjanjian KPBU, Terkait Pelaksanaan persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU merujuk pada BAB II C.1.o Lampiran ini
n. Persiapan pemenuhan pembiayaan. Terkait Pelaksanaan Persiapan Pemenuhan Pembiayaan merujuk pada Bab II C. 1 .p Lampiran ini. 

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah