Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf s
Deskripsi :

s. Persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU.
1) Berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang yang diterbitkan, PJPK melakukan persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dengan ketentuan:
a) PJPK dan pemenang melakukan finalisasi terhadap rancangan Perjanjian KPBU.
b) Dalam proses finalisasi rancangan Perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud huruf a) tidak diperkenankan mengubah substansi yang telah dikompetisikan.
2) Berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang yang diterbitkan, pemenang melakukan persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dengan ketentuan:
a) Pemenang harus mendirikan Badan Usaha Pelaksana yang akan menandatangani Perjanjian KPBU;
b) Badan Usaha Pelaksana harus telah didirikan secara sah paling lambat 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan Pemenang Lelang oleh PJPK.
c) Pemenang harus memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan diterimanya jaminan pelaksanaan oleh PJPK.
d) Dalam hal pemenang tidak memperpanjang jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf c) dengan alasan yang tidak dapat diterima maka
pemenang tersebut dianggap mengundurkan diri, jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke Kas Negara/Daerah serta pemenang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Proyek KPBU dalam jangka waktu 2 (dua)
tahun.
e) Dalam hal pemenang tidak memperpanjang jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf c) dengan alasan yang dapat diterima oleh PJPK maka pemenang tersebut dianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran dicairkan serta disetor ke Kas Negara/Kas Daerah.
3) Perjanjian KPBU ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha Pelaksana paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana.
4) Perjanjian KPBU berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-masing pihak.
5) Dalam hal terjadi suatu kondisi yang berada di luar kendali pemenang yang mengakibatkan diperlukannya perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi ekuitas Badan Usaha Pelaksana pada tahapan persiapan penandatanganan maka pemenang mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PJPK.
6) Dalam hal PJPK menyetujui permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 5) pemenang harus melakukan penyesuaian jaminan penawaran sesuai dengan
perubahan konsorsium yang dilakukan.
7) Perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilarang mengubah pimpinan (lead) konsorsium.
8) Dalam proses persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU, PJPK dapat dibantu oleh Tim KPBU dan/atau Panitia Pengadaan.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah