Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf r
Deskripsi :

r. Penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (letter of award)
1) PJPK menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggah dari Peserta;
b) sanggah terbukti tidak benar; dan
c) masa sanggah telah berakhir.
2) PJPK menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah proses sanggah selesai.
3) Anggota dan komposisi ekuitas konsorsium pemenang pada saat penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang harus sama dengan anggota dan komposisi konsorsium pada saat tahap Penetapan Pemenang.
4) Dalam hal anggota dan komposisi ekuitas konsorsium pemenang pada saat penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang tidak sama dengan anggota dan komposisi konsorsium pada saat tahap Penetapan Pemenang, maka pemenang tersebut digugurkan dengan membatalkan Penetapan Pemenang.
5) Pemenang yang digugurkan sebagaimana dimaksud angka 4) atau mengundurkan diri setelah diterbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang dengan alasan yang tidak
dapat diterima oleh PJPK, maka jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke Kas Negara/Kas Daerah, dan pemenang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa larangan
mengikuti Pengadaan Proyek KPBU dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
6) Jika pemenang mengundurkan diri setelah diterbitkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang dengan alasan yang dapat diterima oleh PJPK, maka jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke Kas Negara/Kas Daerah.
7) Jika pemenang yang ditetapkan mengundurkan diri atau digugurkan, PJPK dapat menugaskan Panitia Pengadaan untuk melakukan peninjauan kembali (review) terhadap hasil evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi pemenang cadangan satu dan cadangan dua.
8) PJPK dapat menerbitkan Surat Pemenang Lelang kepada pemenang cadangan satu dengan ketentuan:
a) hasil peninjauan kembali (review) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka
7) menyimpulkan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi pemenang cadangan satu telah menunjukkan penawaran yang paling bermanfaat termasuk manfaat nilai uang (value for money); dan
b) Dokumen Penawaran pemenang cadangan satu masih berlaku sampai dengan penandatanganan Perjanjian KPBU ditunjukan dengan surat penawaran (cover
letter).
9) Dalam hal hasil peninjauan kembali (review) yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan menyimpulkan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi pemenang cadangan satu dan cadangan dua belum menunjukkan penawaran yang paling
bermanfaat termasuk manfaat nilai uang (value for money), maka Panitia Pengadaan menyampaikan laporan kepada PJPK.
10) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9), PJPK dapat menyatakan bahwa diperlukan pengulangan tahap Undangan kepada Peserta Dialog sampai dengan tahap Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada BAB II C. 2. i. sampai dengan BAB II C. 2. m. untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat termasuk manfaat nilai uang (value for money)
tertinggi.
11) Pengulangan sebagaimana dimaksud pada angka 10) hanya dilakukan kepada pemenang cadangan satu dan pemenang cadangan dua.
12) Dalam hal pemenang, pemenang cadangan satu dan pemenang cadangan dua mengundurkan diri, maka PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal.
13) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 12), PJPK menindaklanjuti dengan merujuk Pasal 21 ayat (3) Peraturan Lembaga ini.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah