Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf q
Deskripsi :

q. Sanggah terhadap hasil Pelelangan
1) Peserta Dialog yang tidak menjadi pemenang dapat menyampaikan sanggah secara tertulis atas hasil Pelelangan kepada PJPK dengan disertai dokumen pendukung tentang terjadinya penyimpangan/pelanggaran.
2) Sanggah hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
3) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
4) Peserta Dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya dapat melakukan sanggah yang meliputi hal sebagai berikut:
a) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur berdasarkan Peraturan Lembaga ini;
b) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
c) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
d) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya dalam proses Pelelangan.
5) PJPK harus memberikan jawaban tertulis atas sanggah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
6) Dalam hal sanggah dinyatakan benar oleh PJPK, maka PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal.
7) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 6), PJPK menindaklanjuti dengan merujuk pada Pasal 21 ayat
(3) Peraturan Lembaga ini.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah