Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf m
Deskripsi :

m. Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi;
1) Panitia Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah diatur dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
2) Jika diperlukan, Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi tertulis kepada Peserta Dialog atas Dokumen Penawaran Optimalisasi. Peserta Dialog menyampaikan
jawaban atas permintaan klarifikasi tersebut secara tertulis kepada Panitia Pengadaan.
3) Jika diperlukan, Panitia Pengadaan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing Peserta Dialog untuk menyampaikan presentasi atas aspek teknis
dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) di atas dicantumkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
5) Peserta Dialog dianggap mengundurkan diri dalam hal:
a) Tidak menyampaikan Dokumen Penawaran Optimalisasi atau surat pernyataan bahwa Dokumen Penawaran tetap berlaku; atau
b) Dokumen Penawaran Optimalisasi atau surat pernyataan bahwa Dokumen Penawaran tetap berlaku disampaikan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal.RfP)
6) Dalam hal Peserta Dialog mengundurkan diri dari Pelelangan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PJPK, maka jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke
Kas Negara/Kas Daerah, dan Peserta Dialog tersebut dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan KPBU selama 2 (dua) tahun.
7) Dalam hal Peserta Dialog mengundurkan diri dari Pelelangan dengan alasan yang dapat diterima oleh PJPK, maka jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke Kas
Negara/Kas Daerah.
8) Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi meliputi:
a) Evaluasi pembaruan dokumen administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP); dan
(2) Panitia Pengadaan hanya menggugurkan hal yang bersifat substantif.
b) Evaluasi teknis dan finansial
(1) Evaluasi teknis dan finansial dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Optimalisasi yang memenuhi persyaratan administratif;
(2) Panitia Pengadaan memastikan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi yang disampaikan oleh Peserta Dialog tetap memenuhi ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
(3) Panitia Pengadaan memastikan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi tidak mengubah pemenuhan terhadap Persyaratan Minimum.
(4) Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Persyaratan Tambahan berdasarkan kriteria evaluasi, bobot dan tata cara evaluasi yang ditentukan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
(5) Jika harga/tarif/Pembayaran Ketersediaan Layanan/nilai moneter lainnya yang ditawarkan berbeda pada setiap tahunnya, maka evaluasi finansial didasarkan pada nilai uang sekarang (net present value) dari biaya yang harus dikeluarkan oleh PJPK atau pengguna sepanjang masa Perjanjian KPBU yang terdiskonto oleh suku bunga sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
(6) Masukan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU akan dievaluasi dan dampak dari masukan tersebut akan dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi teknis dan finansial.
(7) Dalam melakukan evaluasi, Panitia Pengadaan berdasarkan kewenangannya dapat meminta Peserta Dialog untuk melakukan koreksi atas kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi masingmasing Peserta sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for
Proposal/RfP).
(8) Peserta Dialog hanya melakukan koreksi atas kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik yang telah diidentifikasi oleh Panitia Pengadaan
sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Koreksi Aritmetika.
(9) Hasil koreksi kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik disampaikan oleh Peserta Dialog dengan menyertakan surat yang menyatakan bahwa hasil koreksi adalah sesuai dengan hasil Berita Acara Koreksi Aritmetika dan hasil koreksi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Penawaran Optimalisasi.
(10) Dari nilai total capaian hasil kombinasi evaluasi teknis dan finansial, Panitia Pengadaan menyusun peringkat hasil evaluasi. Peserta Dialog
dengan total hasil perhitungan tertinggi menduduki peringkat pertama;
(11) Panitia Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi.
(12) Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan.
(13) Dalam hal Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi belum menghasilkan penawaran yang paling bermanfaat termasuk manfaat nilai uang (value for money) yang dapat dicapai atau belum mencapai tujuan pengadaan yang tertuang dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), Panitia Pengadaan menyampaikan laporan kepada PJPK.
(14) Berdasarkan laporan Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada angka (13), PJPK dapat memerintahkan Panitia Pengadaan untuk mengulang proses Dialog Optimalisasi dimulai dari tahap undangan
kepada Peserta Dialog sampai dengan tahap evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada BAB II C. 2. i. sampai dengan BAB II C. 2. m. untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat termasuk nilai manfaat uang (value for money) tertinggi.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah