Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf l
Deskripsi :

l. Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi.
1) Panitia Pengadaan mengundang Peserta Dialog yang memasukkan Dokumen Penawaran Optimalisasi untuk menghadiri acara pembukaan Dokumen Penawaran
Optimalisasi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
2) Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan di hadapan Peserta Dialog yang memasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan.
3) Panitia Pengadaan meminta kesediaan wakil dari Peserta Dialog yang hadir sebagai saksi. Jika tidak ada atau hanya ada 1 (satu) saksi dari Peserta Dialog yang hadir, maka pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi ditunda oleh Panitia Pengadaan selama 1 (satu) jam.
4) Jika setelah ditunda selama 1 (satu) jam, tidak ada wakil Peserta Dialog yang hadir atau hanya ada 1 (satu) Peserta Dialog sebagai saksi, acara pembukaan Dokumen
Penawaran Optimalisasi tetap dilakukan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di luar Panitia Pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia Pengadaan.
5) Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi dan ditandatangani oleh seluruh Panitia
Pengadaan yang hadir dan para saksi.
6) Salinan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Optimalisasi didistribusikan kepada seluruh Peserta Dialog yang memasukkan Dokumen Penawaran Optimalisasi.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah