Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf k
Deskripsi :

k. Pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi.
1) Berdasarkan hasil Dialog Optimalisasi, Peserta Dialog menyampaikan Dokumen Penawaran Optimalisasi kepada Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan perubahannya (jika ada);
2) Dalam hal Peserta Dialog tidak melakukan optimalisasi Dokumen Penawaran dan tidak menarik Dokumen Penawarannya, maka Peserta Dialog menyampaikan surat
pernyataan bahwa Dokumen Penawaran masih berlaku.
3) Terhadap Peserta Dialog yang tidak memasukkan Dokumen Penawaran Optimalisasi dan tidak menyampaikan surat pernyataan bahwa Dokumen Penawaran masih berlaku maka Peserta Dialog tersebut dianggap mengundurkan diri.
4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus disampaikan sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi.
5) Panitia Pengadaan menolak Dokumen Penawaran Optimalisasi atau surat pernyataan bahwa Dokumen Penawaran masih berlaku yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi.
6) Peserta Dialog menyampaikan Dokumen Penawaran Optimalisasi sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan
perubahannya, yang meliputi:
a) Dokumen Penawaran administrasi sekurangkurangnya mencakup:
(1) Surat Penawaran hasil Optimalisasi (cover letter) yang berisi pernyataan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi adalah sah dan berlaku, ditandatangani oleh Peserta Dialog atau pihak yang berwenang mewakilinya;
(2) Surat pernyataan bahwa Dokumen Penawaran Optimalisasi yang disampaikan tidak mengurangi pemenuhan terhadap Persyaratan Minimum yang
disampaikan dalam Dokumen Penawaran sebelumnya; dan
(3) Informasi lain yang diperlukan.
b) Dokumen Penawaran Optimalisasi teknis sekurangkurangnya mencakup:
(1) Data teknis yang melingkupi pembaruan atas dokumen sebagaimana dimaksud pada BAB II C. 2. d. 5) b) ;
(2) Data pendukung;
(3) Rencana dan jadwal pelaksanaan proyek; dan
(4) Rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek KPBU.
(5) Rancangan awal Sub-Kontrak yang terdiri dari syarat-syarat umum Sub-Kontrak Konstruksi serta Sub-Kontrak Operasi dan Pemeliharaan;
c) Dokumen Penawaran Optimalisasi finansial sekurangkurangnya mencakup:
(1) peran dan komposisi partisipasi ekuitas masingmasing anggota konsorsium dalam hal Peserta berbentuk konsorsium;
(2) rencana pembiayaan terinci (termasuk surat dukungan dan kerangka acuan);
(3) pembaruan terhadap model keuangan yang terdiri atas dokumen yang tercantum dalam BAB II C. 2.
d. 5) c) (4) Lampiran ini;
(4) surat tinjauan (review) model keuangan dalam format yang tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
(5) pembaruan formulir keuangan (dalam bentuk yang disediakan oleh PJPK dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP))
sesuai dengan BAB II C. 2. d. 5) c) (6) Lampiran ini;
(6) konfirmasi perlakuan akuntansi yang digunakan;
(7) konfirmasi perlakuan pajak yang digunakan; dan
(8) manfaat (clawback) yang diberikan kepada pemerintah (jika ada).
d) Tanggapan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU sekurang-kurangnya berisi masukan terhadap ketentuan dalam Rancangan Perjanjian KPBU yang
merefleksikan aspek teknis dan finansial penawaran Peserta Dialog.
7) Panitia Pengadaan dapat menyatakan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) bahwa Peserta Dialog hanya perlu menyertakan bagian dari Dokumen Penawaran yang berubah sesuai dengan hasil Dialog Optimalisasi. Dalam hal ini, Peserta Dialog harus menyatakan dalam bentuk surat bahwa perubahan yang dilakukan hanya terhadap bagian yang sesuai dengan hasil
Dialog Optimalisasi dan bagian lain dari Dokumen Penawaran tidak berubah serta tetap berlaku sebagaimana mestinya.
8) Jika terdapat perbedaan atau inkonsistensi antara informasi dalam Dokumen Penawaran dengan informasi dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi, maka yang berlaku adalah informasi yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Optimalisasi.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah