Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf j
Deskripsi :

j. Dialog Optimalisasi atas hasil evaluasi Dokumen Penawaran
1) Dialog Optimalisasi dilakukan melalui pertemuan antara Panitia Pengadaan dengan masing-masing Peserta Dialog (one on one) untuk mendiskusikan optimalisasi
penawarannya.
2) Dialog Optimalisasi dilakukan sesuai tempat, waktu beserta rincian jadwal pelaksanaan dan topik yang tercantum dalam Surat Informasi Proses.
3) Hasil Dialog Optimalisasi dengan masing-masing Peserta Dialog dituangkan ke dalam Berita Acara Dialog Optimalisasi dan disampaikan kepada masing-masing Peserta Dialog yang bersangkutan.
4) Berita Acara Dialog Optimalisasi serta informasi lainnya yang diperoleh berdasarkan Dialog Optimalisasi bersifat rahasia dan tidak dapat diungkapkan kepada Peserta Dialog lainnya maupun pihak lain yang dapat mempengaruhi
kompetisi.
5) Berdasarkan Berita Acara Dialog Optimalisasi:
a) jika diperlukan, Panitia Pengadaan dapat mengagendakan tambahan waktu dan topik diskusi dengan melakukan perubahan pada Surat Informasi Proses. Perubahan terhadap Surat Informasi Proses tersebut disampaikan kepada masing-masing Peserta Dialog; atau
b) masing-masing Peserta Dialog diminta untuk melakukan optimalisasi terhadap Dokumen Penawaran dan melakukan penyesuaian dengan menyampaikan Dokumen Penawaran Optimalisasi yang memenuhi Persyaratan Tambahan. Pemenuhan terhadap
Persyaratan Tambahan tersebut harus tetap memberikan manfaat terbaik bagi Proyek KPBU dan memperhatikan nilai manfaat uang (value for money).
6) Berdasarkan hasil Dialog Optimalisasi, jika diperlukan Panitia Pengadaan dapat melakukan penyesuaian terhadap Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) setelah mendapatkan persetujuan dari PJPK, dengan syarat
tanpa mengubah Persyaratan Minimum. Panitia Pengadaan melakukan penyesuaian Dokumen Permintaan Proposal
(Request for Proposal/RfP) melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
a) Jika terdapat hal baru atau perubahan yang perlu dimasukkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) termasuk perubahan
terhadap Rancangan Perjanjian KPBU, Panitia Pengadaan harus menuangkan hal baru atau perubahan penting tersebut ke dalam Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
b) Panitia Pengadaan mengajukan usulan perubahan terhadap Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) untuk mendapatkan persetujuan PJPK setelah Dialog Optimalisasi telah selesai dilaksanakan;
c) Perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak dapat mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria evaluasi, pembobotan, atau tata
cara evaluasi.
d) Pengajuan usulan Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) termasuk perubahan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU
disampaikan dengan melampirkan Berita Acara Dialog Optimalisasi;
e) PJPK memberikan jawaban atas usulan perubahan terhadap Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) sebagaimana dimaksud pada huruf b),
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima usulan dari Panitia Pengadaan.
f) Jika PJPK tidak memberikan jawaban atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d) maka PJPK dianggap tidak menyetujui perubahan dokumen yang
diusulkan.
g) Panitia Pengadaan menerbitkan Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) termasuk Rancangan Perjanjian KPBU dan menyampaikan kepada Peserta Dialog setelah Surat Persetujuan PJPK diterima. Pemberitahuan dan
penyampaian Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dapat disampaikan melalui surat elektronik.
h) Setiap perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan disampaikan kepada seluruh Peserta Dialog.
i) Jika Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) tersebut tidak disampaikan kepada seluruh Peserta Dialog, maka ketentuan yang
berlaku adalah Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) sebelumnya.
j) Dalam hal terdapat perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran Optimalisasi.
k) Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) tersebut menjadi dasar bagi Peserta Dialog untuk menyampaikan Dokumen Penawaran
Optimalisasi.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah