Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf h
Deskripsi :

h. Sanggah terhadap Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran.
1) Peserta yang tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran dapat menyampaikan sanggah secara tertulis atas hasil Evaluasi Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan dengan disertai dokumen pendukung tentang terjadinya penyimpangan/pelanggaran.
2) Sanggah hanya dapat disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
3) Pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
4) Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) hanya dapat melakukan sanggah yang meliputi hal sebagai berikut:
a) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur Peraturan Lembaga ini;
b) penyimpangan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
c) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
d) penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya dalam proses Pelelangan.
5) Panitia Pengadaan harus memberikan jawaban tertulis atas semua sanggah dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
6) Dalam hal sanggah dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan melaporkan terkait sanggah tersebut kepada PJPK.
7) Berdasarkan laporan Panitia Pengadaan terkait sanggah yang dinyatakan benar, PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal.
8) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 7), PJPK menindaklanjuti dengan merujuk Pasal 21 ayat (3) Peraturan Lembaga ini.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah