Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf f
Deskripsi :

f. Evaluasi Dokumen Penawaran.
1) Panitia Pengadaan melakukan evaluasi Dokumen Penawaran sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah diatur dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
2) Jika diperlukan, Panitia Pengadaan dapat meminta klarifikasi tertulis kepada Peserta atas Dokumen Penawaran. Peserta menyampaikan jawaban atas permintaan klarifikasi tersebut secara tertulis kepada Panitia Pengadaan.
3) Jika diperlukan, Panitia Pengadaan memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing Peserta untuk menyampaikan presentasi atas aspek teknis dalam
Dokumen Penawaran.
4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) di atas dicantumkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
5) Evaluasi Dokumen Penawaran meliputi:
a) Evaluasi administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur terhadap pemenuhan persyaratan administrasi; dan
(2) Panitia Pengadaan hanya menggugurkan hal yang bersifat substantif.
b) Evaluasi teknis dan finansial
(1) Evaluasi teknis dan finansial dilakukan terhadap Dokumen Penawaran dari Peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif.
(2) Evaluasi teknis dan finansial dilakukan untuk mengetahui apakah Dokumen Penawaran yang disampaikan Peserta telah memenuhi ketentuan
dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
(3) Dalam melakukan evaluasi, Panitia Pengadaan berdasarkan kewenangannya dapat meminta Peserta melakukan koreksi atas kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik dalam Dokumen Penawaran masing-masing Peserta.
(4) Peserta hanya melakukan koreksi terhadap kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik yang telah diidentifikasi oleh Panitia Pengadaan
sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Koreksi Aritmetika.
(5) Hasil koreksi kesalahan aritmetika atau inkonsistensi numerik disampaikan oleh Peserta dengan menyertakan surat yang menyatakan
bahwa hasil koreksi adalah sesuai dengan Berita Acara Koreksi Aritmetika. Hasil koreksi tersebut menjadi bagian dari Dokumen Penawaran.
(6) Evaluasi terhadap pemenuhan Persyaratan Minimum dilakukan oleh Panitia Pengadaan dengan metode Sistem Gugur.
(7) Terhadap Dokumen Penawaran yang dinyatakan memenuhi evaluasi sebagaimana dilakukan pada angka (6) di atas, Panitia Pengadaan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Persyaratan Tambahan berdasarkan kriteria evaluasi, bobot dan tata cara evaluasi yang ditentukan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for
Proposal/RfP).
(8) Jika harga/tarif/Pembayaran Ketersediaan Layanan/nilai moneter lainnya yang ditawarkan berbeda pada setiap tahunnya, maka evaluasi finansial didasarkan pada nilai uang sekarang (net present value) dari biaya yang harus dikeluarkan oleh PJPK sepanjang masa Perjanjian KPBU yang terdiskonto oleh suku bunga sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
(9) Masukan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU akan dievaluasi dan dampak dari masukan tersebut akan dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi teknis dan finansial.
(10) Panitia Pengadaan menyusun peringkat sesuai dengan total capaian nilai evaluasi terhadap pemenuhan aspek teknis dan finansial dari Persyaratan Tambahan sesuai dengan bobot yang ditetapkan.
(11) Berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada angka (10) dan mempertimbangkan jumlah maksimum Peserta Dialog yang ditetapkan dalam
Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), Panitia Pengadaan menetapkan Peserta Dialog yang akan diundang untuk mengikuti Dialog Optimalisasi.
(12) Peserta yang tidak diundang untuk mengikuti Dialog Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada angka (11) dinyatakan tidak lulus evaluasi Dokumen Penawaran.
6) Panitia Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pengadaan.
7) Jika terdapat koreksi aritmetika dan inkonsistensi numerik, maka Berita Acara Koreksi Aritmetika menjadi lampiran dari Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran.
8) Jika hasil evaluasi Dokumen Penawaran menunjukkan hanya satu Peserta yang memenuhi Persyaratan Minimum, maka proses Pelelangan tetap dilanjutkan dengan tahap Dialog Optimalisasi antara Panitia Pengadaan dan Peserta yang lulus sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini.
9) Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak ada Peserta yang memenuhi Persyaratan Minimum, maka Panitia Pengadaan menyampaikan laporan kepada PJPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Penawaran.
10) Setelah menerima laporan, PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal.
11) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 10), PJPK menindaklanjuti dengan merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Peraturan Lembaga ini.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah