Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : BAB II
Deskripsi :

A. Persiapan Pengadaan

Persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Lembaga ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

  1. Konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan
  2. Konfirmasi kesiapan Proyek KPBU dilakukan dengan cara melakukan checklist terhadap kelengkapan dokumen/data kesiapan Proyek KPBU.
  3. Kelengkapan dokumen/data sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
  4. Dalam hal data kesiapan Proyek KPBU belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Panitia Pengadaan mengembalikan dokumen/data tersebut kepada PJPK melalui Tim KPBU untuk dilakukan perbaikan atau dilengkapi.
  5. Jangka waktu untuk melengkapi atau memperbaiki data sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat sebelum proses Pengadaan dimulai.
  6. Konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) jika diperlukan
  7. Jika diperlukan, Panitia Pengadaan dapat melakukan konfirmasi minat pasar (market interest confirmation) untuk memperoleh informasi terkini mengenai minat Badan Usaha terhadap Proyek KPBU.
  8. Konfirmasi minat pasar dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain dengan meninjau kembali hasil penjajakan minat pasar (market sounding) yang dilakukan oleh PJPK atau melalui diskusi dalam forum Badan Usaha.
  9. Penerbitan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan
  10. Jika diperlukan, Panitia Pengadaan menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal untuk memberikan informasi singkat mengenai rencana Pengadaan Proyek KPBU kepada Badan Usaha. Pemberitahuan Informasi Awal bukan merupakan ataupun dianggap sebagai pengumuman resmi dimulainya Pengadaan.
  11. Pemberitahuan Informasi Awal berisi antara lain:

1) nama PJPK;

2) nama Proyek KPBU;

3) bentuk dan ruang lingkup Proyek KPBU;

4) lokasi Proyek KPBU; dan

5) rencana jadwal Pengadaan Proyek KPBU.

  1. Pemberitahuan Informasi Awal diterbitkan oleh Panitia Pengadaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Pengadaan melalui pengumuman di media cetak dan/atau media elektronik.
  2. Penyusunan jadwal Pengadaan dan rancangan pengumuman
  3. Penyusunan jadwal Pengadaan harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk melakukan semua tahapan Pengadaan.
  4. Panitia Pengadaan menyiapkan pengumuman dan menentukan media pengumuman yang dapat menjangkau calon Peserta secara luas.
  5. Penyusunan dan penetapan Dokumen Pengadaan
  6. Panitia Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan yang terdiri atas Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) dan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
  7. Dokumen Pengadaan disusun berdasarkan hasil Penyiapan dan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding).
  8. Dokumen Pengadaan ditetapkan Panitia Pengadaan setelah mendapatkan persetujuan dari PJPK.
  9. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

1) latar belakang dan uraian singkat Proyek KPBU;

2) tujuan Proyek KPBU;

3) ruang lingkup Proyek KPBU;

4) informasi penting terkait Proyek KPBU;

5) persyaratan kualifikasi Peserta sekurang-kurangnya mencakup sebagaimana diuraikan pada Bab II B. 4. f.; dan

6) uraian proses Prakualifikasi termasuk jadwal, kriteria dan tata cara penilaian kualifikasi, termasuk hal yang dapat menggugurkan, bentuk dan format pengisian Dokumen Kualifikasi.

  1. Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), sekurang-kurangnya memuat hal sebagai berikut:

1) Untuk Pelelangan satu tahap:

  1. a) Penjelasan umum dari Proyek KPBU;
  2. b) Instruksi kepada Peserta mencakup:

(1) Instruksi umum, antara lain namun tidak terbatas:

(a) ketentuan konsorsium, termasuk ketentuan mengenai perubahan komposisi konsorsium;

(b) uji tuntas (due diligence);

(c) jadwal Pengadaan;

(d) penyediaan Ruangan Data dan Informasi; dan

(e) penandatanganan Perjanjian KPBU.

(2) Penyiapan Dokumen Penawaran, mencakup:

(a) bahasa yang akan digunakan;

(b) struktur dan isi Dokumen Penawaran. Isi Dokumen Penawaran sekurang-kurangnya mencakup sebagaimana diuraikan pada Bab II C. 1. d. 5);

(c) formulir keuangan1 untuk digunakan pada Dokumen Penawaran finansial;

(d) masa berlaku Dokumen Penawaran;

(e) format surat penawaran; dan

(f) pernyataan minat yang harus disampaikan oleh para Peserta.

(3) Pemasukan Dokumen Penawaran, mencakup:

(a) batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran; dan

(b) perlakuan terhadap pemasukan Dokumen Penawaran yang terlambat.

(4) Hal terkait kerahasiaan;

(5) Pertentangan kepentingan, larangan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penipuan;

(6) Persyaratan persaingan usaha yang sehat;

(7) Metode komunikasi dengan Panitia Pengadaan;

(8) Tanggung jawab Peserta; dan

(9) Struktur konsorsium.

  1. c) Ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran, termasuk pembobotan kriteria evaluasi:
  2. d) Persyaratan Penyediaan Infrastruktur yang mencakup antara lain, namun tidak terbatas pada:

(1) spesifikasi keluaran (output based) yang disertai dengan penjelasan mengenai parameter pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif;

(2) spesifikasi masukan (input based), dalam hal penggunaan spesifikasi keluaran tidak efektif atau tidak praktis;

(3) spesifikasi yang meliputi kondisi dari aset ketika aset diserahkan kepada PJPK sesuai dengan Perjanjian KPBU; dan/atau

(4) harga dan persyaratan finansial lainnya.

  1. e) Matriks alokasi risiko;
  2. f) Mekanisme pembayaran atas layanan KPBU yang meliputi pemberian insentif dan penalti;
  3. g) Model keuangan termasuk sumber pendanaan;
  4. h) Persyaratan dan format surat tinjauan (review) model keuangan;
  5. i) Persyaratan untuk melampirkan surat dukungan dan kerangka acuan dari calon pemberi pinjaman;
  6. j) Pemenuhan persyaratan yang terkait aspek hukum (peraturan perundang-undangan), sosial, dan lingkungan;
  7. k) Ketentuan, persyaratan, dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan;
  8. l) Hal lain yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan untuk dicantumkan dan disyaratkan di dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP); dan
  9. m) Berkas rancangan Perjanjian KPBU yang terdiri atas:

(1) rancangan Perjanjian KPBU;

(2) rancangan perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah sebagaimana diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) ketentuan utama perjanjian penjaminan (jika membutuhkan Jaminan Pemerintah); dan

(4) Rancangan consent letter antara PJPK, Badan Usaha dengan pemberi dana/pemberi pinjaman yang memberikan hak tertentu bagi pemberi pinjaman atas Proyek KPBU.

  1. n) Dokumen lain yang diperlukan.

2) Untuk Pelelangan Dua Tahap:

  1. a) Penjelasan umum dari Proyek KPBU;
  2. b) Instruksi kepada Peserta yang mencakup:

(1) instruksi umum, antara lain namun tidak terbatas:

(a) ketentuan konsorsium, termasuk ketentuan mengenai perubahan komposisi konsorsium;

(b) uji tuntas (due diligence);

(c) jadwal pengadaan;

(d) penyediaan Ruangan Data dan Informasi; dan

(e) penandatanganan Perjanjian KPBU.

(2) penyiapan Dokumen Penawaran, mencakup:

(a) bahasa yang akan digunakan;

(b) struktur dan isi Dokumen Penawaran. Isi Dokumen Penawaran sekurang-kurangnya mencakup sebagaimana diuraikan pada Bab II C. 2. d. 5);

(c) formulir keuangan2 untuk digunakan pada Dokumen Penawaran finansial;

(d) masa berlaku Dokumen Penawaran;

(e) format surat penawaran; dan

(f) pernyataan minat yang harus disampaikan oleh para Peserta.

(3) pemasukan Dokumen Penawaran, mencakup:

(a) batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran; dan

(b) perlakuan terhadap pemasukan Dokumen Penawaran yang terlambat.

(4) hal terkait kerahasiaan;

(5) pertentangan kepentingan, larangan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penipuan;

(6) metode komunikasi dengan Panitia Pengadaan;

(7) persyaratan persaingan usaha yang sehat;

(8) tanggung jawab Peserta; dan

(9) struktur Konsorsium.

  1. c) ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran, termasuk pembobotan kriteria evaluasi;
  2. d) jumlah maksimum Peserta Dialog yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kompetisi yang sehat;
  3. e) penjelasan mengenai Dialog Optimalisasi yang mencakup tujuan, ketentuan dan tata cara;
  4. f) ketentuan pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran Optimalisasi;
  5. g) persyaratan Penyediaan Infrastruktur yang terdiri atas Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan yang mencakup antara lain, namun tidak terbatas pada:

(1) spesifikasi keluaran (output based) yang disertai dengan penjelasan mengenai parameter pengukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif;

(2) spesifikasi masukan (input based), dalam hal penggunaan spesifikasi keluaran tidak efektif atau tidak praktis;

(3) spesifikasi yang meliputi kondisi dari aset ketika aset diserahkan kepada PJPK sesuai dengan Perjanjian KPBU; dan/atau

(4) harga dan persyaratan finansial lainnya.

  1. h) matriks alokasi risiko;
  2. i) mekanisme pembayaran atas layanan KPBU yang meliputi pemberian insentif dan penalti;
  3. j) model keuangan termasuk sumber pendanaan;
  4. k) persyaratan dan format surat tinjauan (review) model keuangan;
  5. l) persyaratan untuk melampirkan surat dukungan dan kerangka acuan dari calon pemberi pinjaman;
  6. m) pemenuhan persyaratan yang terkait dengan aspek hukum (peraturan perundang-undangan), sosial, dan lingkungan;
  7. n) ketentuan, persyaratan, dan format jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan;
  8. o) Hal lain yang dianggap perlu oleh Panitia Pengadaan untuk dicantumkan dan disyaratkan di dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP); dan
  9. p) berkas rancangan Perjanjian KPBU yang terdiri dari:

(1) rancangan Perjanjian KPBU;

(2) rancangan perjanjian pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Barang Milik Daerah sebagaimana diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) ketentuan utama perjanjian penjaminan (jika membutuhkan Jaminan Pemerintah); dan

(4) Rancangan consent letter antara PJPK, Badan Usaha dengan pemberi dana/pemberi pinjaman yang memberikan hak tertentu bagi pemberi pinjaman atas Proyek KPBU.

  1. q) Dokumen lain yang diperlukan.
  2. Pengelolaan Ruangan Data dan Informasi (Data Room)
  3. Peserta yang lulus Prakualifikasi dan telah menyerahkan Surat Kerahasiaan, diberikan akses Ruangan Data dan Informasi (Data Room).
  4. Ruangan Data dan Informasi (Data Room) berisi antara lain:

1) dokumen yang berkaitan dengan Proyek KPBU;

2) Dokumen Pengadaan beserta perubahannya (jika ada); dan

3) salinan dokumen terkait Pengadaan yang telah didistribusikan kepada Peserta.

 

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah