Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : BAB I
Deskripsi :

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang memenuhi tata kelola Pemerintahan yang baik sehingga dapat bermanfaat untuk mempelancar penyelenggaraan penyediaan infrastruktur melalui KPBU, perlu adanya ketentuan yang lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU.

 B. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud diberlakukannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini adalah untuk memberikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.
  2. Tujuan diberlakukannya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ini adalah mewujudkan tata kelola pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur yang baik dan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah