Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Pasal 21
Deskripsi :

Pasal 21

(1) Pelelangan dinyatakan gagal dalam hal:

  1. tidak ada Peserta yang memasukan dokumen penawaran;
  2. terdapat kesalahan perumusan kriteria evaluasi, pembobotan dan tata cara evaluasi pada Dokumen Permintaan proposal (Request for Proposal/RfP);
  3. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  4. Pelelangan tidak menghasilkan pemenang;
  5. Seluruh Peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  6. sanggah hasil evaluasi Dokumen Penawaran dalam Pelelangan dua tahap dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan;
  7. sanggah terhadap hasil Pelelangan dinyatakan benar oleh PJPK;
  8. terdapat dokumen yang menunjukan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Panitia Pengadaan;
  9. terdapat pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pelelangan; atau
  10. Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini.

(2) Dalam hal Pelelangan gagal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah rencana tindak lanjut atas Pelelangan gagal.

(3) Berdasarkan telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK menindaklanjuti dengan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk:

  1. mengulang proses Pelelangan;
  2. mengulang proses Pelelangan dengan menambah Peserta melalui Prakualifikasi tambahan;
  3. melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran;
  4. melakukan evaluasi ulang Dokumen Penawaran Optimalisasi; atau
  5. menghentikan proses Pengadaan.
Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah