Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 huruf C Nomor 2 Huruf d
Deskripsi :

d. Pemasukan Dokumen Penawaran
1) Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
2) Dokumen Penawaran berisi Dokumen Penawaran administrasi, teknis, finansial, dan masukan terhadap Rancangan Perjanjian KPBU.
3) Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud huruf (2) disampaikan secara bersamaan dalam sampul tertutup.
4) Panitia Pengadaan menolak Dokumen Penawaran yang disampaikan setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
5) Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran sesuai dengan yang disyaratkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), yang meliputi:
a) Dokumen Penawaran administrasi Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran
administrasi sebagaimana yang disyaratkan, sekurang-kurangnya mencakup:
(1) surat penawaran (cover letter) yang mencantumkan masa berlaku dan pernyataan
bahwa Dokumen Penawaran adalah sah dan berlaku sebagai dokumen resmi yang
ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili Peserta;
(2) surat perjanjian konsorsium;
(3) konfirmasi persetujuan atas Persyaratan Minimum;
(4) jaminan penawaran yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) nilai nominal jaminan penawaran harus sama dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
(b) nama Peserta harus sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran. Dalam hal Peserta berbentuk konsorsium
maka jaminan penawaran mencantumkan nama konsorsium sesuai yang tercantum
dalam perjanjian konsorsium;
(c) nama proyek KPBU dalam jaminan penawaran harus sama dengan nama proyek
KPBU yang dilelangkan;
(d) masa berlaku jaminan penawaran adalah sejak tanggal pemasukan Dokumen
Penawaran sampai dengan tanggal ditandatanganinya Perjanjian KPBU
sebagaimana diatur dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
(e) dalam hal terdapat perubahan jadwal yang mengakibatkan mundurnya penetapan
pemenang lelang, maka Peserta harus memperpanjang masa berlaku jaminan
penawaran untuk mencakup masa perpanjangan tersebut;
(f) dalam hal jaminan penawaran tidak diperpanjang sesuai dengan perubahan
jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Peserta tersebut dianggap
mengundurkan diri dan jaminan penawarannya akan dikembalikan kepada
yang bersangkutan;
(g) jaminan penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi penawaran dari Panitia Pengadaan diterima oleh penerbit jaminan.
(h) surat pernyataan wanprestasi penawaran disampaikan kepada penerbit jaminan jika:
i. calon pemenang/ pemenang mengundurkan diri;
ii. Peserta menarik kembali Dokumen Penawaran selama masa berlaku penawaran;
iii. Dokumen Penawaran Peserta diketahui berisi pernyataan palsu/keterangan tidak
benar; atau
iv. Badan Usaha Pelaksana tidak menandatangani Perjanjian KPBU dalam waktu 40 (empat puluh) hari kerja sejak pembentukan Badan Usaha Pelaksana.
(i) jaminan penawaran yang dicairkan harus disetorkan ke Kas Negara/Daerah.
(5) surat pernyataan lainnya sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
b) Dokumen Penawaran teknis Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran teknis
sebagaimana yang disyaratkan, sekurang-kurangnya mencakup:
(1) data teknis antara lain berisi:
(a) pendekatan dan metodologi untuk memenuhi Persyaratan Minimum dan Persyaratan Tambahan;
(b) gambaran umum teknis atau desain dasar (basic design);
(c) usulan data kinerja termasuk prosedur uji kinerja yang mencakup data dan hasil
analisis terkait Proyek KPBU dan lingkungan, termasuk asumsi yang
digunakan;
(d) data operasional dan pemeliharaan termasuk namun tidak terbatas pada rancangan rencana operasi dan pemeliharaan; dan
(e) rencana pengalihan aset.
(2) data pendukung;
(3) referensi tempat/lokasi yang menggunakan solusi teknis dan/atau prosedur operasional serupa (jika disyaratkan);
(4) rencana dan jadwal pelaksanaan Proyek KPBU;
(5) rencana organisasi dan manajemen pelaksanaan Proyek KPBU; dan
(6) rancangan awal Sub-Kontrak yang terdiri dari syarat-syarat umum Sub-Kontrak Konstruksi serta Sub-Kontrak Operasi dan Pemeliharaan.
c) Dokumen Penawaran finansial Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran finansial sebagaimana yang disyaratkan, sekurang-kurangnya mencakup:
(1) peran dan komposisi partisipasi ekuitas masingmasing anggota konsorsium dalam hal Peserta berbentuk konsorsium;
(2) laporan keuangan tahunan terakhir dari Peserta yang telah diaudit oleh akuntan publik;
(3) rencana sumber pembiayaan Proyek KPBU (penjelasan mengenai metode pemenuhan biaya modal (capital expenditure) dan biaya operasional (operational expenditure), surat dukungan dan kerangka acuan);
(4) model keuangan yang disertai dengan salinan digital (softcopy) yang mencakup antara lain:
(a) rencana penanaman modal awal;
(b) rencana biaya modal (capital expenditure);
(c) biaya operasi dan pemeliharaan;
(d) laporan arus kas;
(e) neraca keuangan;
(f) laporan laba rugi;
(g) tingkat pengembalian modal/analisa arus kas terdiskonto yang menunjukan tingkat pengembalian investasi Peserta;
(h) rasio keuangan termasuk debt service coverage ratio (DSCR) dan rasio profitabilitas;
(i) perhitungan tarif dan/atau pendapatan yang diperoleh dari pihak ketiga (jika ada);
(j) data book model keuangan yang berisi informasi asumsi yang digunakan dalam
penyiapan model keuangan (yang konsisten dengan asumsi umum dalam penawaran
teknis) dan penjelasan mengenai cara penggunaannya; dan
(k) rencana kebutuhan Dukungan Pemerintah yang konsisten dengan angka (3) di atas, jika diperlukan.
(5) surat tinjauan (review) model keuangan dalam format yang tercantum dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP);
(6) formulir keuangan yang harus sesuai dengan model keuangan, berbentuk format yang disediakan oleh PJPK dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP):
(a) formulir 1 – perkiraan pengembalian investasi (misalnya dalam bentuk
pembayaran ketersediaan layanan, biaya pengguna, atau bentuk lainnya);
(b) formulir 2 – perkiraan biaya modal (capital expenditure);
(c) formulir 3 – perkiraan biaya pemeliharaan;
(d) formulir 4 – perkiraan biaya operasional (operational expenditure);
(e) formulir 5 – pembayaran Dukungan Kelayakan (jika ada);
(f) formulir 6 – rencana pembiayaan;
(g) formulir 7 – analisis penggunaan sumber daya manusia; dan
(h) formulir lainnya sebagaimana dibutuhkan.
(7) Konfirmasi perlakuan akuntansi yang digunakan;
(8) Konfirmasi perlakuan perpajakan yang digunakan;
(9) Manfaat (claw back) yang diberikan kepada pemerintah (jika ada).
d) Tanggapan terhadap rancangan Perjanjian KPBU sekurang-kurangnya berisi permintaan klarifikasi dan/atau pemberian masukan terhadap ketentuan
dalam rancangan Perjanjian KPBU disertai dengan penjelasan.
6) Peserta yang berbentuk konsorsium dapat diberikan kesempatan oleh Panitia Pengadaan untuk melakukan perubahan komposisi dan/atau anggota konsorsium
sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, sepanjang perubahan komposisi dan/atau anggota konsorsium tersebut tidak berdampak negatif terhadap
kompetisi.
7) Perubahan komposisi dan/atau anggota konsorsium sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak boleh mengubah pimpinan (lead) konsorsium apabila pimpinan
(lead) konsorsium hanya 1 (satu) Badan Usaha. Apabila konsorsium memiliki lebih dari satu pimpinan (lead), paling sedikit 1 (satu) pimpinan (lead) tidak berubah.
8) Ketentuan terkait dengan perubahan komposisi dan/atau anggota konsorsium sebagaimana dimaksud pada angka 6) dicantumkan pada Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
9) Dalam hal terdapat perubahan jadwal yang mengakibatkan mundurnya penetapan pemenang lelang, maka Peserta harus memperpanjang masa berlaku Surat Penawaran untuk mencakup masa perpanjangan tersebut.
10) Dalam hal Surat Penawaran tidak diperpanjang sesuai dengan perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 8), maka Peserta tersebut dianggap mengundurkandiri.
11) Jika tidak ada Peserta yang memasukan Dokumen Penawaran, maka Panitia Pengadaan menyampaikan laporan kepada PJPK.
12) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka
11), PJPK menyatakan lelang gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal.
13) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 12), PJPK menindaklanjuti dengan merujuk Pasal 21 ayat (3) Peraturan Lembaga ini.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah