Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf c
Deskripsi :

c. Pemberian penjelasan (termasuk tinjauan lokasi, jika diperlukan)
1) Pemberian penjelasan disampaikan kepada seluruh Peserta secara terbuka, transparan dan tidak diskriminatif.
2) Proses pemberian penjelasan termasuk memberikan kesempatan kepada Peserta untuk menyampaikan masukan.
3) Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara:
a) penjelasan secara langsung pada rapat pemberian penjelasan yang dihadiri oleh Peserta;
b) Panitia Pengadaan memberikan kesempatan kepada seluruh Peserta untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis; dan
c) jika dipandang perlu, pemberian penjelasan dilakukan dengan peninjauan lapangan.
4) Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) dan huruf c) dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan.
5) Rapat pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud angka 3) huruf a) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Panitia Pengadaan menyampaikan penjelasan secara langsung kepada seluruh Peserta secara bersamaan;
b) Peserta dapat memberikan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan/atau Proyek KPBU;
c) dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, maka diwakili oleh pimpinan (lead) konsorsium atau pihak yang diberi kuasa oleh pimpinan (lead) konsorsium;
d) ketidakhadiran Peserta pada pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan/ menolak penawaran;
e) Panitia Pengadaan memberikan penjelasan secara umum kepada Peserta sekurang-kurangnya meliputi:
(1) tahapan Pelelangan;
(2) isi Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP); dan
(3) dokumen yang berkaitan dengan Proyek KPBU.
f) Pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan Peserta atau perwakilan Peserta yang hadir;
g) Jika tidak ada satupun Peserta/Perwakilan Peserta yang hadir, atau Peserta/Perwakilan Peserta yang hadir tidak bersedia menandatangani Berita Acara
Rapat Pemberian Penjelasan maka Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir; dan
h) Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan disampaikan kepada seluruh Peserta.
6) Pemberian penjelasan sebagaimana dimaksud angka 3) huruf b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis sejak pengambilan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) sampai dengan batas akhir pengajuan pertanyaan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Permintaan Proposal
(Request for Proposal/RfP);
b) Panitia Pengadaan menjawab pertanyaan dari Peserta dan menyampaikan hasil jawaban kepada seluruh Peserta; dan
c) Seluruh pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) dituangkan dalam daftar pertanyaan dan jawaban
yang selanjutnya menjadi lampiran dari Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan.
7) Dalam hal dilakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c) maka peninjauan lapangan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a) seluruh Peserta mengikuti peninjauan lapangan secara bersamaan sesuai waktu dan tempat yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan;
b) dalam hal Peserta berbentuk konsorsium, maka diwakili oleh pimpinan (lead) konsorsium atau pihak yang diberi kuasa oleh pimpinan (lead) konsorsium;
c) ketidakhadiran Peserta pada peninjauan lapangan tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan/ menolak penawaran;
d) peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Peninjauan Lapangan yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan Peserta
atau perwakilan Peserta yang hadir;
e) jika tidak ada satupun Peserta/Perwakilan Peserta yang hadir, atau Peserta/Perwakilan Peserta yang hadir tidak bersedia menandatangani Berita Acara
Pemberian Penjelasan Peninjauan Lapangan maka Berita Acara Pemberian Penjelasan Peninjauan Lapangan cukup ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang hadir; dan
f) Berita Acara Pemberian Penjelasan Peninjauan Lapangan disampaikan kepada seluruh Peserta.
8) Jika berdasarkan Berita Acara Rapat Pemberian Penjelasan dan/atau Berita Acara Pemberian Penjelasan Peninjauan Lapangan terdapat ketentuan baru dan/atau perubahan penting yang perlu dimasukkan dalam Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) maka Panitia Pengadaan harus menuangkan hal baru dan/atau perubahan penting tersebut ke dalam perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran.
9) Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) sebagaimana dimaksud pada angka 8) harus mendapatkan persetujuan dari PJPK. PJPK memberikan persetujuan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan diusulkan oleh Panitia Pengadaan.
10) Jika PJPK tidak memberikan jawaban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9) maka PJPK dianggap tidak menyetujui perubahan Dokumen
Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) yang diusulkan.
11) Perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) sebagaimana dimaksud pada angka 8) tidak dapat mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria evaluasi, pembobotan, dan/atau tata cara evaluasi.
12) Dalam hal terdapat perubahan atas Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), Panitia Pengadaan memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) kepada seluruh Peserta.
13) Jika ketentuan baru dan/atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), dan/atau tidak
diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen
Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) sebelumnya.
14) Setiap perubahan terhadap Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan harus disampaikan kepada seluruh
Peserta.
15) Pemberitahuan perubahan atas Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dapat disampaikan melalui surat elektronik.
16) Dalam hal terdapat perubahan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), Panitia Pengadaan dapat memberikan tambahan waktu batas akhir
pemasukan Dokumen Penawaran.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah