Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 2 Huruf b
Deskripsi :

b. Penyampaian Surat Kerahasiaan oleh Peserta dan Penyampaian Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) oleh Panitia Pengadaan.
1) Peserta menyampaikan Surat Kerahasiaan yang telah ditandatangani untuk mendapatkan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dan akses terhadap Ruangan Data dan Informasi (Data Room).
2) Surat Kerahasiaan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili Peserta.
3) Panitia Pengadaan hanya menyampaikan Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) kepada Peserta yang telah menyampaikan Surat Kerahasiaan.
4) Penyampaian Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) dapat dilakukan melalui surat elektronik.
5) Dalam hal diperlukan perubahan terhadap jadwal Pelelangan, Panitia Pengadaan menyampaikan perubahan tersebut melalui surat, surat elektronik dan/atau sistem
Data Room kepada seluruh Peserta.
6) Perubahan jadwal Pelelangan sebagaimana dimaksud pada angka 5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP).
7) Panitia Pengadaan tidak dapat mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria evaluasi, pembobotan dan/atau tata cara evaluasi setelah Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP) pertama kali ditetapkan.
8) Dalam hal Panitia Pengadaan menemukan kesalahan dalam perumusan kriteria evaluasi, pembobotan dan/atau tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 7), maka Panitia Pengadaan melaporkan hasil temuan tersebut kepada PJPK.
9) Berdasarkan laporan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 8), PJPK menyatakan Pelelangan gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal.
10) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 9), PJPK menindaklanjuti dengan merujuk Pasal 21 ayat (3) Peraturan Lembaga ini.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah