Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 1 Huruf o
Deskripsi :

o. Persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU
1) Berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang yang diterbitkan, PJPK melakukan persiapan penandatangan Perjanjian KPBU dengan ketentuan:
a) PJPK dan Pemenang Lelang melakukan finalisasi terhadap rancangan Perjanjian KPBU.
b) Dalam proses finalisasi rancangan Perjanjian KPBU sebagaimana dimaksud huruf a) tidak diperkenankan mengubah substansi yang telah dikompetisikan.
2) Berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang Lelang yang diterbitkan, Pemenang Lelang melakukan persiapan penandatangan Perjanjian KPBU dengan ketentuan:
a) Pemenang lelang harus mendirikan Badan Usaha Pelaksana yang akan menandatangani Perjanjian KPBU.
b) Badan Usaha Pelaksana harus telah didirikan secara sah paling lambat 6 (enam) bulan sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan Pemenang Lelang oleh PJPK.
c) Pemenang Lelang harus memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan diterimanya jaminan pelaksanaan oleh PJPK.
d) Dalam hal pemenang Lelang tidak memperpanjang jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf c) dengan alasan yang dapat diterima oleh PJPK
maka pemenang tersebut dianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran dicairkan serta disetor ke Kas Negara/Kas Daerah.
e) Dalam hal pemenang tidak memperpanjang jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf c) dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PJPK maka pemenang dianggap mengundurkan diri, jaminan penawaran dicairkan dan disetor ke Kas Negara/Kas Daerah serta pemenang tersebut dapat dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek KPBU
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
3) Perjanjian KPBU ditandatangani oleh PJPK dan Badan Usaha Pelaksana paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja setelah terbentuknya Badan Usaha Pelaksana.
4) Perjanjian KPBU akan berlaku efektif setelah semua persyaratan pendahuluan yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU telah dipenuhi oleh masing-masing pihak.
5) Dalam hal terjadi suatu kondisi yang berada di luar kendali pemenang yang mengakibatkan diperlukannya perubahan anggota konsorsium, dan/atau perubahan komposisi kepemilikan ekuitas Badan Usaha Pelaksana pada tahapan
persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU maka pemenang mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PJPK.
6) Dalam hal PJPK menyetujui perubahan yang dimaksud dalam angka 5), pemenang harus melakukan penyesuaian jaminan penawaran sesuai dengan perubahan konsorsium yang dilakukan.
7) Perubahan konsorsium sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilarang mengubah pimpinan (lead) konsorsium.
8) Dalam proses persiapan penandatangan Perjanjian KPBU, PJPK dibantu oleh Panitia Pengadaan dan/atau Tim KPBU.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah