Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Lampiran Bab 2 Huruf C Nomor 1 Huruf k
Deskripsi :

k. Penetapan Pemenang
1) Panitia Pengadaan membuat dan menyampaikan laporan yang dilampirkan dengan BAHP kepada PJPK.
2) Laporan sebagaimana dimaksud angka 1), disertai usulan calon Pemenang, calon pemenang cadangan satu dan cadangan dua (jika ada).
3) Dalam hal PJPK setuju dengan usulan Panitia Pengadaan maka PJPK membuat surat penetapan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya usulan dari Panitia Pengadaan yang mencantumkan informasi mengenai:
(a) pemenang; dan
(b) pemenang cadangan satu dan cadangan dua (jika ada).
4) Dalam hal PJPK tidak setuju dengan usulan Panitia Pengadaan, maka PJPK membahas hal tersebut dengan Panitia Pengadaan untuk mengambil keputusan.
5) Hasil pembahasan antara PJPK dengan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh PJPK dan
Panitia Pengadaan.
6) Keputusan dari hasil pembahasan antara PJPK dengan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud angka 5) berupa menyetujui usulan Panitia Pengadaan atau melakukan evaluasi ulang.
7) Dalam hal keputusan dari hasil pembahasan antara PJPK dengan Panitia Pengadaan berupa menyetujui usulan Panitia Pengadaan maka PJPK membuat surat penetapan yang mencantumkan informasi mengenai:
(a) pemenang; dan
(b) pemenang cadangan satu dan cadangan dua (jika ada).
8) Dalam hal keputusan dari hasil pembahasan antara PJPK dengan Panitia Pengadaan berupa evaluasi ulang, maka PJPK meminta Panitia Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang.
9) Dalam hal evaluasi ulang yang dimaksud pada angka 8) membutuhkan waktu tambahan dari jadwal yang sudah ditetapkan pada Dokumen Permintaan Proposal (Request for Proposal/RfP), maka Panitia Pengadaan mengumumkan perubahan jadwal kepada seluruh Peserta dan meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran (jika dibutuhkan).
10) Panitia Pengadaan melaporkan hasil evaluasi ulang kepada PJPK yang meliputi usulan calon pemenang, pemenang cadangan satu dan pemenang cadangan dua (jika ada).
11) Dalam hal PJPK setuju dengan usulan Panitia Pengadaan berdasarkan hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud angka 10) maka PJPK membuat surat penetapan yang mencantumkan informasi mengenai:
(a) pemenang; dan
(b) pemenang cadangan satu dan cadangan dua (jika ada).
12) Dalam hal PJPK tidak setuju dengan usulan Panitia Pengadaan berdasarkan hasil evaluasi ulang sebagaimana dimaksud angka 10), maka PJPK menyatakan Pelelangan
gagal dan menelaah tindak lanjut atas Pelelangan gagal.
13) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud angka 12), PJPK menindaklanjuti dengan merujuk Pasal 21 ayat (3) Peraturan Lembaga ini.

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah