Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Pasal 18
Deskripsi :

Pasal 18

(1) Pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan satu tahap, dilakukan untuk Proyek KPBU  yang memiliki karakteristik:

  1. seluruh persyaratan Penyediaan Infrastruktur dapat dirumuskan dengan jelas; dan
  2. tidak diperlukan Persyaratan Tambahan dan Dialog Optimalisasi untuk mendapatkan penawaran yang paling bermanfaat dengan nilai manfaat uang (value for money) yang terbaik.

(2) Evaluasi Dokumen Penawaran pada pemilihan Badan Usaha Pelaksana melalui Pelelangan satu
      tahap menggunakan metode sebagai berikut:

  1. sistem gugur dan penawaran finansial terbaik; atau
  2. sistem nilai.

(3) Pemilihan Badan Usaha melalui Pelelangan satu tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
      paling sedikit meliputi kegiatan:

  1. pengiriman undangan kepada Peserta yang lulus tahap Prakualifikasi dengan melampirkan
    formulir Surat Kerahasiaan;
  2. penyampaian Surat Kerahasiaan oleh Peserta dan Penyampaian Dokumen Permintaan
    Proposal (Request for Proposal/RfP) oleh Panitia Pengadaan;
  3. pemberian penjelasan (termasuk tinjauan lokasi, jika diperlukan);
  4. pemasukan Dokumen Penawaran (sampul I dan sampul II);
  5. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I (Dokumen Penawaran administrasi dan
    Dokumen Penawaran teknis);
  6. evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
  7. pemberitahuan hasil evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
  8. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II (Dokumen Penawaran finansial);
  9. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
  10. penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
  11. penetapan pemenang;
  12. pengumuman hasil Pelelangan;
  13. sanggah terhadap hasil Pelelangan;
  14. penerbitan Surat Penunjukan Pemenang Lelang (letter of award);
  15. persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
  16. persiapan pemenuhan pembiayaan.
Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah