Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Kategori : Regulasi
Sub : Pasal 15
Deskripsi :

Pasal 15

Prakualifikasi gagal dalam hal:

  1. tidak ada Peserta yang memasukan dokumen kualifikasi;
  2. Prakualifikasi tidak menghasilkan Peserta yang memenuhi kualifikasi;
  3. Sanggah hasil Prakualifikasi dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan;
  4. pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan prakualifikasi dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan;
  5. Dokumen Prakualifikasi (Request for Qualification/RfQ) tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga ini; atau
  6. terdapat dokumen yang menunjukan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Panitia Pengadaan.

(2) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e terjadi, Panitia Pengadaan melaporkan kepada PJPK.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PJPK menyatakan Prakualifikasi gagal dan menelaah rencana tindak lanjut atas Prakualifikasi gagal.

(4) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PJPK menindaklanjuti Prakualifikasi gagal dengan memerintahkan Panitia Pengadaan untuk:

  1. melakukan evaluasi ulang;
  2. mengulang proses Prakualifikasi; atau
  3. menghentikan proses Pengadaan.

(5) Apabila Prakualifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b gagal, proses Pengadaan dihentikan dan PJPK melakukan kaji ulang terhadap Penyiapan KPBU.

(6) Dalam hal terdapat dokumen yang menunjukan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, PJPK menyatakan Prakualifikasi gagal dan menghentikan proses Pengadaan.

 

Referensi : Peraturan Lembaga Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah

Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah